Hukum Golput Dalam Islam

A. Pendahuluan.

Fenomena golput dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari data yang saya dapatkan, pada pemilu tahun 1999, yang berpartisipasi dalam pencoblosan tercatat 93,30%. Pada tahun 2004, masyarakat yang ikut mencoblos tercatat turun 84,07%. Sedangkan pada 2009, jumlahnya pun semakin menurun dan menjadi hanya 70,99%.

B. Permasalahan.

  • Bagaimana hukum golput dalam Islam?

C. Dalil-dalil.

Ketika kita membicarakan masalah hukum yang ada di tanah air tercinta kita ini, maka tidak sedikit masyarakat kita yang merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lalu, bagaimanakah tanggapan MUI tentang masalah hukum golput?

MUI menfatwakan bahwa hukum golput adalah haram. Salim Umar, ketua Komisi Fatwa MUI jawa barat mengatakan bahwa keberadaan pemimpin sangat penting bagi umat Islam. Oleh karena itu, pemilu untuk memilih para pemimpin yang terbaik harus didukung oleh semua umat Islam.

Fatwa MUI yang menyatakan bahwa golput itu haram dikeluarkan atas ijma’ (kesepakatan) para Ulama di padang panjang, sumatera barat, pada tahun 2009.

Namun, kalau kita melihat kenyataan yang ada, system pemilu secara demokrasi yang sekarang kita gunakan, banyak sekali mengandung kemaksiatan. contoh: Berbagai cara dilakukan oleh para calon legislatif untuk memenangkan pemilu. Salah satunya adalah dengan memberikan uang atau barang kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mencoblos mereka. Dalam pandangan Islam, Tindakan ini dinamakan risywah (suap), yang mana itu diharamkan oleh agama. Bisa dibayangkan, berapa banyak masyarakat Indonesia yang menerima uang haram itu. Bahkan, bagi calon-calon legislatif dan para pendukungnya yang tidak terpilih dalam pemilihan umum, tidak jarang mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis yang imbasnya mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam pandangan Islam, ini pun tidak dibenarkan.  Apakah suap dan anarkis  itu bukan suatu kemadharatan?

Dalam suatu kaidah fiqih dikatakan: “Menolak kerusakan atau kemadharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan.”

Sistem pemilu secara demokratis yang dilaksanakan di negara kita mungkin memang ada kemashlahatannya, akan tetapi banyak juga kemadharatannya dalam segi agama, seperti suap dan sebagainya. Bahkan sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan sistem yang telah diajarkan oleh syariat. Apakah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Bin Khattab, Sayyidina Utsman dan Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib dijadikan Khalifah dengan pemungutan suara? Sama sekali tidak wahai saudaraku.

Wallahu A’lam

D. Kesimpulan

Dari keterangan-keterangan di atas, mari kita renungkan bersama-sama tentang hukum golput dalam Islam. semoga kita diberi petunjuk oleh Allah SWT agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syara’.

Demikianlah sedikit ulasan tentang hukum golput dalam Islam, semoga bermanfaat. Mohon share dengan memberikan Like, Tweet atau memberikan komentar anda di bawah ini agar menjadi referensi bagi teman-teman jejaring sosial anda. Terima kasih.

Tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *